Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Antara Pekerja dan Pengusaha diluar Pengadilan Berdasarkan UU no. 2 Tahun 2004 Studi Kasus di Kabupaten Kudus (2011)

Suntoro Suntoro

Sari

Dalam proses produksi barang dan jasa akan tercipta hubungan antara para pekerja industri, pengusaha, dan pemerintah, bersama-sama satu sama lain memiliki kepentingan yang coba diddukkan bersama. Sesuai dengan kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja terkadang timbul konflik. Oleh karena itu, dalam hubungan industrial perlu dijadikan pedoman untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang terjadi. Perselisihan harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan Hukum Acara yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar perselisihan dapat diajukan, dan upaya untuk dilakukan. Penyelesaian sengketa di luar penyelesaian persidangan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perselisihan tersebut. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.Perselisihan antara pekerja dengan pengusaha terjadi disebabkan oleh beberapa faktor,yakni faktor yang berasal dari internal dan faktor yang berasal dari eksternal. Perselisihan juga dapat didahului oleh suatu pelanggaran. Mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi diluar pengadilan adalah terlebih dahulu dapat dilakukan dengan cara bipartit yakni penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat. Didalam pelaksanaanya proses penyelesaian perselisihan tidak dapat berjalan efektif, hanya penyelesaian secara bipartit dan mediasi yang sudah berjalan sedangkan penyelesaian secara konsiliasi dan arbitrase tidak berjalan. Hal ini dikarenakan dua cara penyelesaian ini tidak begitu di kenal.  Permasalahan dalam proses bipartit antara lain sulitnya mengajak pengusaha utuk melakukan perundingan,pengusaha sering menunda-nunda. Masalah lain adalah pengusaha seringkali tidak bersedia menandatangani berita acara perundingan dan sengaja tidak mau menyelesaikan perselisihan dengan pekerja.

Kata Kunci

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, Mediasi

Referensi

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1987, Hukum dan Peradilan, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali, Jakarta.

Abdul Khakim, 2003, Perselisihan Hak, Citra Aditya Bakti, Bandung

Budi W Soetjipto, 2008, Penyelesaian Perkara Perburuhan, Usahawan No. 2 Tahun XXXVIII.

D Koeshartono dan M.F.Shellyana Junaidi, 2005, Hubungan Industrial : Kajian Konsep dan Permasalahannya Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Djamaren Girsang, 1997, Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubunga Kerja Menyongsong Era Industrialisasi, PUSDIKLAT Pegawai Depnaker, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2003, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hubungan Industrial Pancasila, 1999, PUSDIKLAT Pegawai Depnaker, Jakarta.

Kesepakatan Kerja (Perjanjian Kerja), 1999, PUSDIKLAT Pegawai Depnaker, Jakarta

Proses Penyelesaian Perselisihan Industrial dan PHK, 1999, PUSDIKLAT Pegawai Depnaker, Jakarta

Hartono Widodo dan Juliantoro, 1992, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1997, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta.

Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta.

Maimun, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita..

M.Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan Dan Penyelesaian Sengketa, Bandung.

Sahat Sinurat, 2010, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diluar Pengadilan Hubungan Industrial, Disampaikan dalam Pertemuan Mediator seluruh Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandar Maju, Bandung.

Suyud Margono, 2000, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan

Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zaeni Ashadie,2007, Hukum Kerja: Hukum Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainal Asikin, 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

̶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

̶ Undang-Undang Tahun Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokasi;

̶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial;

̶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

̶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc;

̶ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER. 01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung

̶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial

̶ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 02/MEN/ I/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial

̶ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER-10/MEN/V/2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi;

̶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KMTKT) No: KEP-92/ MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi;

̶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi No: KEP-255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit

̶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah

̶ Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor : KEP-01A/DPHI/I/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis Bagi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung

̶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undangp-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

̶ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 Hak Uji Materiil Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004, Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

̶ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-01/PHIJSK/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

̶ Pedoman Kerja Mediator, Konsiliator Dan Arbiter Hubungan Industrial, 2007 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Semarang

Proses Beracara di PHI Memberatkan,

http://www.hukumonline.com,Diakses , tanggal 4 April 2011

Penting Menyelesaikan Perselisihan Perburuan Di Luar Pengadilan, dalam http://hikumonline.com, diakses tanggal 10 April 2011

Undang-Undang PPHI Perlu Diamandemen, dalam http://kabarindonesia.com , diakses tanggal 11 Mei 2011

Yulandini, http://yulandini.wordpress.com/2010/04/07/hubungan-industrial-pancasila/, diakses 14 Agustus 2011.

Agus Guntur, Hubungan Industrial (Industrial Relations), STEKPI, school of business and management, ht tp.St ekpi.a c.id; e-ma il: progra

m_mm@stekpi.ac.id, diakses 14 Agustus 2011.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.