OPTIMALISASI SKEMA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Josua Satria Collins

Abstract


Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi otonomi daerah adalah tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, dengan rata-rata ketergantungan mencapai 79,4%. Masalah ini terutama terlihat di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, yang menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal lebih dari 90%. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, konsep Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi strategis. Melalui PPP, pemerintah daerah dapat bermitra dengan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik, sekaligus mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Studi kasus keberhasilan implementasi PPP di kota-kota seperti Makassar, Sidoarjo, Semarang, dan Surabaya menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat secara signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus, menganalisis ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mengeksplorasi PPP sebagai strategi pendanaan alternatif. Data dikumpulkan dari laporan resmi, literatur akademik, serta praktik terbaik dari berbagai daerah terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP merupakan mekanisme yang efektif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan memperbaiki layanan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti lemahnya pengelolaan PAD, minimnya pemahaman terkait skema PPP di kalangan pemangku kepentingan, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga. Untuk mengoptimalkan implementasi PPP, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas, perbaikan regulasi, dan peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.


Keywords


Fiskal, Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Public-Private Partnership

References


Buku

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Pembiayaan Kreatif. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020.

Halim, Abdul. Manajemen Keuangan Daerah. Yogjakarta: UPP YKPN, 2001.

Nataluddin, Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi. Yogyakarta: UPP YKPN, 2001.

Sarundajang, Sinyo Harry. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Sutedi, Adrian. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

Abbas, Moeh. Yafie. “Public Private Partnership dalam Pembangunan dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo: Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 6, No. 3 (2018).

Amanda, Yavis dan Mayasari, Ima. “Public Private Partnership in Building Research Funding: Collaborative Study between the Indonesian Institute of Sciences and PT Dyandra Promosindo in Management Bogor Botanical Garden,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 9, No. 1, (2023).

Ariana, Lutfah. “Public-Private Partnership Pembangunan Infrastruktur: Dilema Etik dan Praktik,” Journal of Infrastructure Policy and Management, Vol. 7, No. 1 (2024).

Ayu, Yustika., Fatmawati, dan Nasrulhaq, “Public Private Partnership dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) di PD Parkir Kota Makassar,” Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, Vol. 2, No. 3 (2021).

Fitriyah, Faridah. “Model Public Private Partnership dalam Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Air Bersih di PDAM Kabupaten Gresik,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 1 (2016).

Kurniati, Poni Sukaesih. “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia pada Era Reformasi,” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 3, No. 1 (2013).

Noviades, Dhils. “Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 4, No. 1 (2013).

Suriadi, Hari., Magriasti, Lince. dan Frinaldi, Aldri. “Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia,” Jurnal Media Ilmu, Vol. 2, No. 2 (2023).

Skrispi dan Tesis

Ghoni, Khoirul Abror Ad-Dluha. “Penerapan Public Private Partnership dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pelaksanaan Corporate Social Rensponsibility PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon), (Tesis Magister Fakultas Ilmu Administrasi Malang, 2019).

Widianto, Yusuf. “Hambatan Public Private Partnership antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pt Star Dalam Pengelolaan Idle Asset di Taman Remaja Surabaya,” (Skripsi Sarjana Fakultas Administrasi Negara Universitas Airlangga, 2017.

Internet

Akbar, Lucky. “Peran Otonom/i Daerah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” https://www.antaranews.com/berita/4224171/peran-otonomi-daerah-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia diakses pada 14 Maret 2025.

Fikri, Ahmad. “Menteri Tito Karnavian Minta Daerah Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat,” https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-tito-karnavian-minta-daerah-kurangi-ketergantungan-pada-dana-pusat-38468 diakses pada 14 Maret 2025.

Gianie. “Otonomi Daerah: Ketergantungan terhadap Transfer dari Pusat Masih Tinggi” https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/24/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi diakses pada 14 Maret 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Apa saja jenis-jenis dana perimbangan?” https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan diakses pada 14 Maret 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Menkeu: Desentralisasi Fiskal untuk Ciptakan Keadilan Sosial,” https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Desentralisasi-Fiskal-untuk-Keadilan-Sosial diakses pada 14 Maret 2025.

Khoirunnissa, Jihaan. "Revitalisasi THR-TRS Diharap Dorong Kemajuan Seni Kota Surabaya" https://news.detik.com/berita/d-7407798/revitalisasi-thr-trs-diharap-dorong-kemajuan-seni-kota-surabaya diakses pada 14 Maret 2025.

Noor, Miftahul Huda. “Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia,” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html diakses pada 14 Maret 2025.

Pemerintah Kota Semarang, “Wali Kota Semarang Upayakan Percepatan Program PSEL di Jatibarang,” https://semarangkota.go.id/p/5639/wali_kota_semarang_upayakan_percepatan_program_psel_di_jatibarang# diakses pada 14 Maret 2025.

Priadi, Guntur. “Penerapan Konsep Public Private Partnership (PPP) dan Konsep New Public Management (NPM) dalam Meningkatkan Pemanfaatan Aset Negara,” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11075/Penerapan-Konsep-Public-Private-Partnership-PPP-Dan-Konsep-New-Public-Management-NPM-Dalam-Meningkatkan-Pemanfaatan-Aset-Negara.html diakses pada 14 Maret 2025.

Rohman, Muhammad Khoirur. “Transformasi Taman Remaja Surabaya, Tempat Hiburan Paling Populer yang Sempat Terlupakan Kini Tampil Lebih Memukau,” https://www.merdeka.com/jatim/transformasi-taman-remaja-surabaya-tempat-hiburan-paling-populer-yang-sempat-terlupakan-kini-tampil-lebih-memukau-181766-mvk.html?page=4 diakses pada 14 Maret 2025.

Saputra, Dany. "20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi,” https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi diakses pada 14 Maret 2025.

Surabaya Today, “Eri Targetkan Pembangunan Eks THR-TRS Mulai Tahun Depan,” https://www.surabayatoday.id/2024/09/10/eri-targetkan-pembangunan-eks-thr-trs-mulai-tahun-depan/ diakses pada 14 Maret 2025.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita,” https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/ diakses pada 14 Maret 2025.

Wibowo, Farid Arif. “Meningkatkan Kualitas APBN dengan Skema KPBU,” https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/67-208/umum/kajian-opini-publik/meningkatkan-kualitas-apbn-dengan-skema-kpbu diakses pada 14 Maret 2025.




DOI: https://doi.org/10.24176/sk.v26i1.14757

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter

View My Stats

Jurnal Suara Keadilan is licensed under CC BY-NC-SA 4.0