PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN SECARA ONLINE OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN KUDUS

Sumarjono Sumarjono
Subarkah Subarkah
Suparnyo Suparnyo

Abstract


Pelayanan publik dalam konsep good governance atau tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, oleh sebab itu dalam rangka memberi kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam penyelesaian permohonan SIUP di DPMPTSP Kabupaten Kudus maka dilaksanakanlah layanan SIUP secara online supaya masyarakat dapat melakukanya dari rumah atau kantor masing-masing tanpa harus datang ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Kudus. Layanan SIUP online dilharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dibidang investasi penanaman modal yang manfaatnya dapat dirasakan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan oleh segenap masyarakat kabupaten Kudus sesuai visi yang diusung Kabupaten Kudus yaitu “Kudus Makin Sejahtera”.

Keywords


Layanan;Online;SIUP

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Dwiyanto, dkk, 2012, “Reformasi Birokrasi publik di Indonesia”, Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta.

Lijian Poltak Sinambela, 2006, “Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi,” Bumi Aksara, Bandung.

Ni’matul Huda, 2005, “Hukum Tata Negara Indonesia”, Grafindo Persada, Jakarta.

Raba Manggaukang, 2006, “Akuntabilitas, Konsep dan Implementa”, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

Ridwan H.R., 2011, “Hukum Administrasi Negara”, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Rajawali Pers, Jakarta

Rony Harnitijo S,1990, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sedarmayanti, 2003, “Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah”, CV. Mandar Maju, Bandung.

___, 2014, “Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil”, Refika Aditama, Bandung. Soerjono Soekanto, 1985, “Pengantar Penelitian Hukum”, Balai Pustaka, Jakarta.

Y. Slamet, 1994, “Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi”, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Undang-Undang

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijaksanaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang –Undang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Permendag Nomor 14/MDAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.

Permendag No. 07/MDAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas atas Permendag No. 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Usaha Ijin

Perdagangan.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus

Jurnal/Karya Ilmiah

Marcus Lukman, 1996, “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanan dan Pelaksanaan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung.




DOI: https://doi.org/10.24176/sk.v19i1.3219

Article Metrics

Abstract views : 3331| PDF views : 1622

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


 

 

Flag Counter

 

View My Stats