KEBIJAKAN PENINGKATAN PEMUNGUTAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUDUS
Abstract
Keywords
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Adrian Sutedi, 2008, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia,Jakarta.
Riant Nugroho, 2009, Public Policy, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Ridwan H.R, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta.
AW. Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke-14, Rajawali Pers, Jakarta.
Djoko Muljono, 2010, Hukum Pajak– Konsep, Aplikasi Dan Penuntun Praktis, Andi Offset, Yogyakarta.
Dyah Ochtorina usanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research),Sinar Grafika, Jakarta.
H. M. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media,Yogyakarta.
H. Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Khoirul Muluk, 2006, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing, Malang.
Panca Kurniwan dan Agus Purwanto, 2006, Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia., Bayumedia, Malang.
Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.
Ronni Hanitjo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sunarto, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta.
Suwartono, 2014, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Andi Ofset, Yogyakarta.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Penjelasan umum yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Internet
Endang Larasati, Kontruksi Pelayanan Publik di Indonesia, Jurnal Hukum,
http://www.foxitsoftware.com
https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan
DOI: https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3232
Article Metrics
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
View My Stats