Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kristiyanto Kristiyanto, sunarto sunarto

Sari

Perjalanan otonomi daerah yang berjalan kurang lebih 8 tahun telah banyak mengalami adanya perubahan-perubahan kebijakan, terutama sekarang ini adanya perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, yakni pengalihan pajak daerah. Kebijakan ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Kebijakan tersebut, sangat mendukung adanya desentralisasi, yang mana daerah diharapkan segera dapat menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, sebagaimana ditegaskan Surat Menteri Keuangan Nomor; S - 632/MK.07/2010 tertangal 30 September 2010 perihal percepatan penyusunan peraturan daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus tersebut, memberikan dampak positif pada keuangan daerah, dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan untuk tahun 2011 ditargetkan Rp. 6.000.000.000,- mendapat 11.267.847.027 realisasinya 187 %. Langkah untuk meningkatkan pendapatan agar lebih optimal, maka kebijakan tersebut perlu di dukung adanya koordinasi antar birokrasi dan juga pendekatan pada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Peranan kebijakan agar berjalan secara optimal, diharapkan adanya regulasi baru, agar lebih efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kata Kunci

Kebijakan, BPHTB, Kontribusi, PAD

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.